Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pembiayaan atau penarikan utang pemerintah mencapai Rp104,7 triliun per 31 Maret 2024.
Penarikan utang tersebut dilakukan melalui penerbitan surat berharga negara (SBN) Rp104 triliun dan pinjaman Rp600 miliar.
Bendahara negara mengatakan penarikan utang itu baru mencapai 15,1 persen terhadap APBN. Adapun dibandingkan periode yang sama tahun lalu, penarikan utang ini turun 53,6 persen.
“Kita lihat untuk pembiayaan, realisir Rp104,7 triliun. Ini nilainya jauh lebih rendah dari tahun lalu atau turun drastis 53,6 dibanding pembiayaan utang tahun lalu yang mencapai Rp225,4 triliun,” kata wanita yang akrab disapa Ani itu dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta Pusat, Jumat (26/4).
“Jadi dalam hal ini kita memang cukup hati-hati dari penerbitan SBN tahun ini Rp104 triliun. Ini turun 52,2 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp217 triliun. Sedangkan dari sisi pinjaman neto, yaitu Rp600 miliar, turun sangat besar, 91,9 persen dari tahun lalu yang mencapai Rp7,8 miliar,” sambungnya.
Ani mengatakan pemerintah memahami bahwa situasi di pasar keuangan dan pasar surat berharga, baik domestik maupun global saling mempengaruhi. Terlebih, situasi global sangat dinamis.
Oleh sebab itu, pihaknya berkomitmen untuk mengelola secara prudent atau hati-hati dan pemerintah akan melakukan strategi yang cukup pragmatis dan oportunis agar bisa selalu memilih timing, volume, dan jenis surat berharga yang diterbitkan demi menjaga keandalan APBN.
“Ini adalah waktu-waktu yang cukup dinamis karena perubahan nilai tukar, suku bunga, yield, dan juga guncangan yang berasal dari negara maju, supaya Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang yang harus kita perhatikan,” jelas Ani.
(del/sfr)